#2 kolom mahasiswa

[EDISI 2] Kolom Mahasiswa

[EDISI 2] Kolom Mahasiswa

***

***

Bentuk Karakter Guru Profesional melalui PPG

 

Pemerintah telah menetapkan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yang menyatakan akan mendorong peningkatan kualitas guru melalui pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme guru. Salah satu upayanya yakni melalui program sertifikasi guru. Namun, program ini dinilai belum memiliki kontribusi positif bagi kualitas mengajar guru.

Hal itu dikatakan Rohmani, salah satu pembicara dalam Talkshow Pendidikan Nasional yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Sabtu (19/2) di Aula Museum Lampung. Bincang-bincang bertema Akankah PPG menjawab tentangan pendidikan nasional di Indonesia tersebut dihadiri anggota Komisi X DPRD RI, Rohmani.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pemerintah pun telah mengupayakan hal itu melalui program sertifikasi guru.

Akan tetapi, menurut Rohmani program sertifikasi guru pada kenyataannya di lapangan justru tidak mampu memberikan kontribusi positif pada kualitas mengajar guru. Menurut dia, penilaian sertifikasi selama ini masih terpaku pada portofolio dan tidak secara substansional.

Ia menambahkan, guru-guru yang sudah lolos sertifikasi umumnya tidak menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pedagogis, kepribadian, keprofesionalan, maupun sosialnya. Mereka hanya aktif menjelang sertifikasi. Setelah dinyatakan lolos, kualitas mereka justru semakin menurun.

Menurut Rohmani, kini pemerintah mencoba meningkatkan kualitas guru melalui sebuah program, yakni Pendidikan Profesi Guru. Dengan adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG), diharapkan karakter guru yang benar-benar profesional dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik dapat terbentuk.

Ia mengungkapkan solusi peningkatan kualitas guru di antaranya persyaratan minimal mahasiswa calon guru adalah lulusan SMA dengan nilai (passing grade) terbaik. Kemudian, pemerintah perlu kembali menyelenggarakan program ikatan dinas bagi calon guru (guru kedinasan, sesuai dengan UU Guru dan Dosen). Solusi lainnya yakni pendidikan prajabatan guru harus dilaksanakan secara utuh (bukan semata-mata S-1+) sebagaimana pendidikan dokter.

Rohmani juga mengungkapkan bahwa penguasaan disiplin ilmu harus dilaksanakan bersamaan dengan ilmu dan praksis pendidikan. Pendidikan guru bertujuan agar guru memiliki kemampuan dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, jaminan kesejahteraan guru pun harus ditingkatkan, seperti perumahan, kesehatan, transportasi, pendidikan, di samping gaji dan tunjangan profesional. (Bayu/Nur)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>